Pengamat Sebut Cawapres untuk Jokowi Tergantung Situasi Jelang Pilpres

Tapi jika enam bulan jelang Pilpres 2019 ternyata didominasi isu keamananm, maka Jokowi harus meresponsnya dengan memberikan kesempatan calon dari latar belakang polisi atau militer. Sebab, isu keamanan juga berkaitan dengan kenyamanan dunia usaha.
"Supaya memberikan sinyal bahwa Jokowi merespons kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran publik sekaligus memberikan garansi bahwa Jokowi bisa menghandle situasi dengan baik," tukas pria jebolan University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu.
Contoh situasi itulah yang menurut Sirojudin akan menjadi salah satu pertimbangan utama Jokowi menentukan cawapresnya. Sebab, banyak tokoh dari kalangan militer yang bisa jadi pilihan.
"Apakah Pak Tito, Pak Gatot mungkin ada calon yang lain juga. Misalnya Pak Luhut Binsar kan latar belakang militer juga. Bisa juga Pak Moeldoko. Polisi juga banyak. Yang dari Islam juga bukan hanya Muhaimin, situasi itu yang jadi konteks sekaligus indikator Pak Jokowi tentukan pasangannya," tuturnya.
Sirojudin menambahkan, seperti halnya ketika Jokowi maju di Pilpres 2014, banyak pihak yang meragukan kemampuannya. Hingga akhirnya Jokowi berduet dengan Jusuf Kalla yang sudah berpengalaman dan dekat dengan kalangan Islam.
"Ada Pak JK sebagai wakilnya itu menyelesaikan banyak hal. Dengan urusan muslim dia selesai, dengan urusan pengalaman juga selesai," pungkasnya.(dna/JPC)
Pengamat politik Sirojudin Abbas mengatakan, sejauh ini belum ada figur-figur bakal calon wakil presiden yang punya elektabilitas signifikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, BKN Minta Usulan Jangan Mepet
- Perintah Mendagri kepada Pemda terkait Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Jelas
- Mendagri Tito Yakin Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai: Semua Daerah Harus Bergerak
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah