Pengamat Sebut Desakan Purnawirawan TNI untuk Pecat Wapres Gibran Politis

Menariknya, penandatangan tuntutan itu bukan figur sembarangan. Di antara mereka terdapat nama mantan Wakil Presiden keenam RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, serta sejumlah tokoh militer berpengaruh seperti mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hingga mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Forum ini mengeklaim mewakili ratusan purnawirawan, mulai dari jenderal bintang empat hingga kolonel. Kehadiran mereka membawa bobot simbolik tersendiri.
"Namun justru di situlah tantangannya. Ketika tokoh-tokoh yang pernah menduduki posisi strategis dalam pertahanan negara ikut mendorong narasi penggantian wapres yang telah dipilih melalui mekanisme konstitusional, publik akan bertanya, apakah ini murni kegelisahan moral, atau ada arus bawah tanah politik yang sedang bergerak?" kata Pieter Zulkifli.
Dia mengatakan TNI sebagai institusi sejatinya telah menetapkan garis tegas, yaitu netral dalam politik praktis. Maka ketika para purnawirawan yang notabene masih memiliki jejaring kuat dalam tubuh militer bersikap seolah menjadi oposisi formal terhadap hasil pemilu.
"Publik bisa menilai ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga manuver politik. Dan celakanya, manuver semacam ini hanya menambah runyam suhu demokrasi yang sedang rapuh," katanya.
Yang lebih disayangkan, gugatan terhadap Gibran tidak hanya menyasar pribadi, tetapi juga menyeret keabsahan proses pemilu secara keseluruhan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) lembaga tertinggi dalam urusan sengketa pemilu telah memutus perkara ini.
"Meskipun kita bisa memperdebatkan kualitas moral atau etik suatu keputusan, namun dalam tatanan negara hukum, putusan MK adalah final dan mengikat," katanya.
Pieter Zulkifli mengamini demokrasi memang tidak menjamin hasil yang memuaskan semua pihak, tetapi demokrasi menuntut kedewasaan menerima hasilnya, sekalipun pahit.
Seruan sekelompok purnawirawan TNI untuk memecat Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI di dinilai drama politik yang tak perlu dilakukan.
- 6 Bulan Prabowo-Gibran: 74 Persen Puas, tetapi Ekonomi Penuh Tantangan
- Wajar Banyak yang Tidak Suka Monolog Gibran, Ini Analisis Efriza
- Gibran bin Jokowi Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Demi Muluskan Kepentingan Politik Pribadi
- Usulan Pergantian Wapres Gibran Dinilai Inkonstitusional dan Tidak Rasional
- Gibran bin Jokowi Tak Berkontribusi, Wajar Ada yang Meminta Ganti
- Muncul Desakan Lengserkan Gibran dari Kursi Wapres, Boni Bilang Mustahil