Pengamat Sebut Jokowi Tak Serius Jaga Wibawa Negara
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Musthafa Fakhri mengkritik Presiden Joko Widodo karena kurang bisa menjaga wibawa negara. Musthafa menyatakan, kewibaan sebuah negara sangat ditentukan oleh presiden dan bukan oleh wakil presiden atau para menteri.
"Kewibaan negara ditentukan oleh presiden. Kewibaan negara itu akan tergerus jika presiden tidak menempatkan dirinya sebagai pengendali negara lagi," kata Musthafa dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/4).
Musthafa lantas membeber indikasi tergerusnya kewibaan presiden yang juga mengurangi wibawa negara. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari banyaknya kebijakan para menteri yang justru menuai blunder, tapi justru dibiarkan oleh presiden.
Musthafa mencontohkan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta wartawan menanyakan masalah kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada menteri ESDM. “Itu indikasi bahwa Jokowi tidak bersungguh-sungguh menjaga wibawa negara," tegasnya.
Mestinya, kata Musthafa, Presiden Jokowi menjelaskan soal kenaikan harga BBM kepada rakyat yang telah memilihnya, karena kebijakan itu berimbas pada naiknya seluruh harga kebutuhan masyarakat. Sayangnya, Jokowi justru terkesan lepas tangan dan menyerahkannya kepada para pembantunya di kabinet.
"Tapi karena Presiden Jokowi mengelak memberi penjelasan, dengan sendirinya berpengaruh negatif terhadap kewibaan negara. Karena itu, agar Jokowi bisa menjaga wibawa negara, dia harus melepaskan diri dari kungkungan partai politik pendukung dan pengusung serta relawannya," pungkas Musthafa.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Musthafa Fakhri mengkritik Presiden Joko Widodo karena kurang bisa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri