Pengamat Sebut Karakter Orde Baru Dimunculkan untuk Kepentingan Pilpres 2024
jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya sekaligus pengamat komunikasi politik Henri Subiakto bicara soal fenomena neo orde baru (orba) yang banyak diperbincangkan beberapa bulan terakhir.
Menurut dia, neo orba dimaknai sebagai karakter orde baru yang otoritarian dan militerisme. Karakter ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2024.
“Orde baru, neo yang baru. Apa itu? salah satunya intimidasi adanya penggunaan kekuasaan,” kata Henri Subiakto saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Fenomena Neo Orba di Pilpres 2024: Demokrasi di Simpang Jalan?, Selasa (23/1/2024) malam.
Guru besar bidang ilmu komunikasi ini mengatakan pemerintah saat ini terlihat menggunakan represif aparatus atau aparatus represif untuk mengendalikan berbagai kepentingan rezim.
Aparatus represif, kata dia, dilakukan tidak hanya oleh TNI-Polri, tetapi juga oleh kejaksaan, aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya.
“Dahulu kekuatan ini dipakai oleh Orba, sekarang dipakai lagi di dalam konteks Pemilu 2024. Untuk apa? Untuk memproses kalangan tertentu yang tidak mengikuti kehendak mereka,” ujar Henri.
Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan diskusi terkait dengan neo orba di Pilpres 2024 ini berangkat dari kegelisahan anak-anak muda terhadap penguasa yang berupaya membangun dinasti politik.
Menurut dia, dinasti politik yang tercermin dalam kasus Gibran di Pilpres 2024 jangan sampai terulang.
Neo orba dimaknai sebagai karakter orde baru yang otoritarian dan militerisme. Karakter ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2024.
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Pengamat Nilai Media Asing yang Sebut Diplomasi Prabowo 'Putus Asa' Sangat Tendensius
- Apresiasi Perjuangan Arinal di Pilgub Lampung, Pengamat: Lawan Dominasi Elite Partai
- Pengamat Ingatkan Aparat Keamanan dan Intelijen Waspada Saat Prabowo Berkunjung ke Luar Negeri
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya