Pengamat Sebut KPK Jangan Terintimidasi Politik Soal Kasus Formula E
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari meminta para penegak hukum untuk tetap mengedepankan penegakan hukum pada tahun-tahun politik ini.
Menurut dia, agenda dan kepentingan politik jangan sampai menggerus penegakan hukum, karena Indonesia telah bersepakat menjadi hukum sebagai panglima.
"Hukum sebagai 'panglima' adalah konsensus bersama, karena di atas hukumlah semua harus berjalan," ujar Sholeh ketika berbincang dengan wartawan, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/2).
Oleh karena itu, lanjut Sholeh, semua penegak hukum harus terlepas dari segala tekanan, apalagi tekanan politik.
Menurut Sholeh, bahkan harusnya politik bisa melahirkan politisi-politisi yang bersih dan bebas dari beban masa depan.
"Kita tentu tidak mau mendapatkan pemimpin atau politisi yang memiliki 'beban hukum', sehingga mudah untuk di intervensi oleh pihak-pihak lain. Jangan karena tekanan dan situasi politik, akhirnya seseorang diberikan kesempatan, tetapi akhirnya membawa 'beban' yang akan terus dimanfaatkan pihak-pihak lain," terang cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Dia menegaskan penegakan hukum tanpa intimidasi kepentingan politik itu sangat penting. Terlebih suhu politik tanah air kian meninggi menjelang 2024.
Menurut Sholeh, setiap manuver-manuver politik seringkali dikaitkan dengan persoalan hukum dan begitu juga sebaliknya.
Direktur Eksekutif CSIIS Sholeh Basyari meminta aparat penegak hukum tidak terintimidasi oleh kepentingan politik dalam mengusut perkara
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK