Pengamat Sebut Mustahil Pilpres 1 Kali Putaran, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut mustahil Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Sebab, hingga saat ini belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara lebih dari 50 persen.
"Tidak ada satu lembaga survei yang menempatkan elektabilitas di angka 50 persen plus satu, sebagai syarat minimal memenangi pilpres," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/1).
Emrus mengatakan hal itu untuk menanggapi klaim dari Gerakan Satu Putaran (GSP), yang menyebut pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang 70 persen memenangi Pilpres 2024 satu putaran.
Menurut Emrus, klaim tersebut akan sulit terwujud jika merujuk pada teori probabilitas yang menjadi landasan survei.
"Tidak mungkin Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Secara rasional, saya pikir sulit satu putaran, karena tiga pasangan calon untuk mencapai suara 50 persen plus satu sangat sulit," kata dia.
Dia mencontohkan rilis dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 3-5 Desember 2023 masih menempatkan Prabowo-Gibran di angka 45,6 persen; lalu disusul Ganjar-Mahfud 23,8 persen dan Anies-Muhaimin 22,3 persen.
Kemudian, survei Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di bawah 40 persen, tepatnya 39,3 persen; lalu pasangan AMIN di angka 16,7 persen dan pasangan Ganjar-Mahfud 15,3 persen.
"Jika terjadi satu putaran, maka terjadi penyimpangan dari teori probability itu sendiri, yang justru menimbulkan pertanyaan besar," ujar Emrus.
Menurut Emrus, klaim tersebut akan sulit terwujud jika merujuk pada teori probabilitas yang menjadi landasan survei.
- Agustiar-Edy Siap Menjalankan Program Asta Cita Prabowo Demi Menyinkronkan Pembangunan Kalteng
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo