Pengamat: Separoh Hasil Pilkada adalah Maling
Selasa, 17 April 2012 – 04:28 WIB
JAKARTA - Pemilu yang dilakukan di Indonesia termasuk yang tersibuk di dunia. Namun, ironisnya pemimpin yang dihasilkan justru buruk bahkan tersangkut berbagai kasus hukum. Hal ini disampaikan Guru Besar Ilmu Psikologi Universitas Indonesia Prof Dr Hamdi Muluk, Senin (16/4).
Menurut dia, dalam 5 tahun Indonesia menggelar 1 kali pilpres, 1 kali pemilu legislatif, 33 pemilu propinsi untuk memilih gubernur dan wakilnya, 93 pemilu kota untuk memilih walikota dan wakilnya, dan 403 pemilu kabupaten untuk memilih bupati dab wakilnya.
Baca Juga:
”Artinya, dalam 5 tahun kita menggelar 534 pemilu, atau sekitar 45 kali sebulan. Ini belum dihitung pemilihan kepala desa yang jumlahnya 66 ribu kades. Ongkos buat ini semua besar sekali,” terang Hamdi dalam sebuah diskusi di gedung MPR, Jakarta, Senin (16/4).
Namun disayangkannya, separuh dari walikota, bupati yang dipilih melalui pemilukada tersangkut kasus hukum, khususnya korupsi. Belum lagi anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi maupun narkoba.
Baca Juga:
”Untuk bupati dan wakil bupati saja, sampai tahun 2011 ada 138 bupati dan wakil bupati yang tersangkut kasus hukum. Banyak juga anggota DPRD yang terpilih dalam pemilu juga tersangkut kasus hukum. Artinya sebanyak pemilu yang dibuat, faktanya hanya maling-maling saja yang kita pilih,” terangnya blak-blakan.
JAKARTA - Pemilu yang dilakukan di Indonesia termasuk yang tersibuk di dunia. Namun, ironisnya pemimpin yang dihasilkan justru buruk bahkan tersangkut
BERITA TERKAIT
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM