Pengamat Sindir Pensiunan Jenderal Kurang Elegan dalam Berpolitik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Indria Samego mengatakan masuknya sejumlah pensiunan Jenderal TNI ke ranah politik praktis, merupakan cerminan paradigma masa lalu dwi-fungsi TNI sebagai pertahanan keamanan dan alat politik penguasa.

Pensiunan jenderal menurut Indria, tidak paham, bahwa kondisi bangsa Indonesia sudah berubah.

"Saya kira, ini kelanjutan dari dwi-fungsi dan perpecahan TNI masa lalu. Artinya, sebelumnya memang ada benih-benih. Tapi itu wajar-wajar saja karena demokrasi di Indonesia masih elitis. Kebetulan saja di pilpres 2014 ini praktik politik praktis pensiunan jenderal jadi sangat menonjol," kata Indria Samego, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (20/6).

Menurut Samego, mestinya politik pensiunan jenderal lebih elegan dan produktif. "Demokrasi hendaknya membawa manfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat. Ini akibat kurang carenya pemimpin terhadap demokrasi. Mereka sibuk mempertahankan kekuasaannya," ujar dia.

Diingatkannya, pemilih pada pilpres 2014 tercatat 190 juta lebih. "Suara Wiranto misalnya, sama nilainya dengan suara pemilih lainnya. Ini kan media massa saja yang membesar-besarkan," tegasnya.

Kalah atau menang dalam sebuah kontestasi menurut dia, hal yang biasa. Kontestasi bukan sebuah perang dalam pengertian dengan senjata.

"Peristiwa yang tidak kalah menarik nanti justru setelah pilpres dan presiden terpilih dilantik. Di kubu pemenang akan ada yang happy dan unhappy karena tidak dapat jabatan di pemerintahan. Solusinya, paling disalurkan ke komisaris BUMN dan duta besar," ungkapnya.

Selain itu, Indria Samego juga mengkritisi tema-tema propaganda yang usung oleh pensiunan Jenderal TNI. "Harusnya dipertimbangkan juga tema-tema propaganda itu sebab pilpres itu hakekatnya untuk masa depan, sementara pensiunan Jenderal TNI mengusung masalah lalu. Saya lihat, banyak masyarakat yang kecewa dengan pensiunan jenderal yang tidak canggih dalam menentukan tema propaganda," pungkasnya.(fas/jpnn)