Pengamat Ungkap Agenda Terselubung Pertemuan Jokowi-SBY

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pertemuan politik yang hanya akan menguntungkan kedua belah pihak saja.

Jokowi butuh SBY untuk memperkuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan SBY butuh Jokowi untuk perlindungan politik dan hukum kepada SBY keluarganya.

“Saya rasa ini demi keuntungan bersama di antara kedua belah pihak. Jokowi butuh SBY dan Partai Demokrat untuk memperkuat KIH, sementara SBY butuh Jokowi untuk mengamankan dia, keluarga dan Partai Demokrat,” kata Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/12).

Alasan SBY merapat ke Jokowi dan KIH karena Perppu Pilkada, lanjut Budyatna, itu mengada-ada karena lahirnya UU Pilkada oleh DPRD justru usulan SBY saat berkuasa. 

“UU Pilkada itu usulan pemerintah. Pemerintah saat itu SBY. Masak sekarang mereka menolak hal itu? Kenapa ketika sidang paripurna DPR - Mendagri saat itu Gamawan Fauzi menerimanya? Selama pembahasan usulan UU dari pemerintah itu, perwakilan pemerintah juga hadir. Jadi aneh kalau SBY sekarang berlagak menolak UU Pemilukada dan mendukung Perppu,” paparnya.

Saat ini menurut Budyatna, Jokowi dan SBY sedang dalam posisi tidak aman, sehingga mereka harus kerja sama. Sebagai presiden, Jokowi sangat terancam dengan KMP dan kalau berhasil menarik PD, maka posisi Jokowi akan lebih aman secara politik.

“Demikian juga SBY, posisinya sebagai Ketua Umum PD juga mulai terancam. Terlebih Sekjen PD yang juga putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam berbagai kasus korupsi juga selalu disebut namanya. Dia pasti perlu perlindungan. Jadi tidak ada kepentingan rakyat yang dibawa, hanya kepentingan pribadi,” tegasnya.

SBY menurut Budyatna, nampaknya juga khawatir jika bertahan di KMP, PD dan dirinya akan mengalami nasib seperti PPP dan Partai Golkar dan para ketua umumnya yang terpecah.