Pengamat: UU Ciptaker Beri Kepastian Hukum & Ciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas

Pemerintah berupaya untuk bisa memperbaiki pola komunikasi. Di masyarakat masih terus dilakukan diskusi, tetapi ternyata masih mispersepsi, karena tidak seluruhnya poin dari UU Ciptaker pro dari oligarki.

“Sejauh ini Pemerintah terus berupaya untuk bisa memperbaiki pola komunikasi. Selain itu, di masyarakat justru masih banyak diskusi tetapi ternyata masih mispersepsi, karena nyatanya tidak bisa pihak perusahaan melakukan PHK secara semena-mena,” ungkap Faldo.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, bahwa dari segi substansi, UU Ciptaker sudah sangat positif. Dari segi para pengusaha, segala kemudahan juga sudah diupayakan dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang.

“UU ini sudah sangat positif. Segala kemudahan juga sudah diupayakan dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang. Berbeda dengan era jaman dahulu sangat mahal dan rumit,” jelas Anggawira.

Secara komprehensif, Omnibus Law merupakan hal yang sangat baik, karena kita bisa mensinkronkan satu perundangan dengan perundangan yang lain sehingga bisa menciptakan suatu regulasi lainnya.

“Omnibus Law ini merupakan hal yang sangat baik, karena bisa mensinkronkan satu perundangan dengan perundangan yang lain. UU ini juga merupakan sebuah solusi atas permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya.

Founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia (GCKI), Ellys L Pambayun mengatakan upaya Pemerintah untuk terus membangun aspirasi dan partisipasi publik memang sudah banyak dilakukan, yakni dengan sosialisasi, diskusi dan sebagainya.

Namun, publik menangkapnya dengan kurang baik, maka dari itu sebenarnya pola komunikasi Pemerintah harus diperbaiki, yakni tidak terlalu linear.