Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya

Selain itu, untuk seleksi tahap II, formasi ASN PPPK yang tersisa 329.671 sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan Mei 2025 pengumuman, kemudian Juni 2025 pengisian DRH.

Namun, lanjut dia, 10 hari berikutnya justru diumumkan penundaan dengan berbagai alasan.

"Sulit dipercaya, dan kalau bukan atas kebijakan presiden atau sepengetahuannya, apalagi kalau tidak sepengetahuan presiden, atau apa pun kenyataannya, maka kami mendesak agar Bapak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan atau penyesuaian pengangkatan ASN PPPK dan CPNS dengan mengembalikan pada kebijakan awal," katanya.

Kalaupun menunda, lanjut Muhdi mengatakan, cukup 1-2 bulan, dan seandainya surat keputusan (SK) pengangkatan mau disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK, maka paling lambat Agustus 2025 sebagai hadiah HUT RI.

Dia mendapat aspirasi dan tangisan dari CASN Dapil Jateng dan semua daerah di Indonesia yang terpukul dengan putusan pemerintah atas penundaan di tengah sebagian besar sedang menjalani ibadah puasa Ramadan menyongsong Idulfitri, dengan sedikit senyum bahagia menanti SK sebagai ASN yang seharusnya segera diterima.

"Karena itu, pengangkatan CASN PPPK dan PNS mesti segera dilakukan, dan kalau masih butuh penyesuaian bukan tahun depan untuk PPPK dan Oktober untuk PNS," katanya.

Jika penundaan tetap dilakukan, kata dia, tidak saja kian memperpanjang penderitaan CASN, khususnya PPPK dari non-ASN yang sudah lama menderita bekerja dengan honor sekadarnya dan status tidak pasti, tetapi juga menyakiti dan memukul secara psikologis, bagi CASN guru di tengah siswanya mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mereka sangat membutuhkan kepastian pengangkatannya sebagai ASN PPPK yang sebenarnya mereka terpaksa menerima bukan sebagai ASN PNS yang diimpikan, namun akhirnya diterima bahkan ada yang sementara paruh waktu," katanya. (antara/jpnn)