Pengaturan BBM Bersubsidi, Pemerintah Bimbang

JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini belum juga melaksanakan program pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditentukan. Awalnya kebijakan ini di rencanakan diterapkan pada awal Januari dan kemudian diundur pada akhir April lalu.

"Menegenai pengaturan ini saya tidak bisa katakan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah dan kapan dimulai, namun yang jelas  sudah ada beberapa opsi," ucap Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawaty Legowo saat di temui di Gedung DPR RI, Rabu (6/7).

Sebelum memutuskan kebijakan tersebut ungkap Evita, harus ada pembicaraan dan kesepakatan antara Menteri terkait yakni  Menko Perekonomian, Meteri Keuangan dan Menteri ESDM. "Ini harus dibahas bersama Menko dan Menkeu dan kemudian dibawa ke DPR minta persetujuan," terangnya.

Memang sebut Evita, pemerintah terus diminta untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar bisa menekan subsidi.