Pengelolaan Keuangan Daerah Kian Memburuk

PALEMBANG – Pengelolaan keuangan di sejumlah daerah di Indonesia kian buruk. Alat ukurnya terlihat dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah selama empat tahun terakhir jauh merosot.

Ketua BPK RI, Anwar Nasution mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara pada dialog publik BPK RI dan Pemprov Sumsel di Griya Agung Kamis (26/2). Menurut dia, ke depan perlu percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah kongkret, terjadwal, dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah.

    

”Buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelas Anwar.

    

Dikatakan, hasil pemeriksaaan BPK RI atas 275 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 pada semester I tahun anggaran 2008 menunjukkan hanya 3 LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara 173 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).