Pengelolaan Keuangan Daerah Kian Memburuk
Jumat, 27 Februari 2009 – 09:57 WIB
PALEMBANG – Pengelolaan keuangan di sejumlah daerah di Indonesia kian buruk. Alat ukurnya terlihat dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah selama empat tahun terakhir jauh merosot. Dikatakan, hasil pemeriksaaan BPK RI atas 275 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 pada semester I tahun anggaran 2008 menunjukkan hanya 3 LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara 173 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Ketua BPK RI, Anwar Nasution mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara pada dialog publik BPK RI dan Pemprov Sumsel di Griya Agung Kamis (26/2). Menurut dia, ke depan perlu percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah kongkret, terjadwal, dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah.
Baca Juga:
”Buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelas Anwar.
Baca Juga:
PALEMBANG – Pengelolaan keuangan di sejumlah daerah di Indonesia kian buruk. Alat ukurnya terlihat dari transparansi dan akuntabilitas keuangan
BERITA TERKAIT
- Pawai Kendaraan HJKB ke-214 Bikin Macet, Pj Wali Kota Berkata Begini
- Satlantas Polresta Pekanbaru Ajak Warga di Area CFD Ciptakan Pilkada Damai
- 91 Kendaraan Hias Ikut Pawai di HJKB Ke-214, Konsepnya Unik
- Balita Tenggelam di Sungai Musi saat Mandi dengan Neneknya, Begini Kejadiannya
- Sosialisasi UU ASN, Bupati Aulia Oktafiandi Beri Pesan Ini kepada PPPK Nakes
- Membentuk Peta Daerah dari Nasi Tumpeng, Pemkab Karawang Raih Rekor MURI