JPNN.com 
Pengelolaan Pelabuhan Nasional Harus Berlandaskan Konstitusi
Rabu, 28 November 2018 – 02:57 WIB
Para pembicara diskusi penyelamatan aset pelabuhan nasional dan bedah buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta” pada Senin (26/11/2018). Foto: Ist
“Publik diharapkan dapat mendukung gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan Koja sebagai representasi Gerbang Ekonomi nasional. Untuk Indonesia yang lebih baik,” katanya.(fri/jpnn)
Baca Juga:
Pengelolaan pelabuhan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Terima Aspirasi IOJI, Wakil Ketua MPR Komitmen Perjuangkan Konstitusi Pro Lingkungan
- Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola
- Waka MPR Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik
- Budayakan Kesadaran Berkonstitusi, Plt Sekjen MPR Sebut Pelibatan Mahasiswa Sangat Penting
