Pengelolaan Uang Pemda Makin Buruk

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan mengaku prihatin dengan masih buruknya pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bahkan pada pemeriksaan tahun 2007, dari 85 Laporan Keuangan Kemenrtrian Negara/lembaga (LKKL), BPK menemukan hanya 12 % saja yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada penyerahan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun anggaran 2008 ke DPR, Selasa (21/10), Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan, BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas LKKL yang menguasai anggaran besar seperti Depkeu, Depdiknas, Departemen pekerjaan Umum serta Departemen pertahanan/TNI.

"Kementrian atau lembaga pemerintah pusat yang memperoleh opini pemeriksaan disclaimer pada Tahun 2007, justru menguasai 86 persen dari total APBN," ujar Anwar Nasution di hadapan paripurna DPR.

Untuk Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) mantan Deputi Senior Gubernur BI itu mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan atas 275 LKPD tahun 2007 yang dilaksanakan pada semester I Tahun Anggaran 2008, BPK memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas tiga entitas, wajar dengan pengecualian (WDP) atas 173 entitas dan disclaimer 52. sementara yang memperoleh opini tidak wajar (TP) sebanyak 51 entitas.

Menurut Anwar, hasil pemeriksaan BPK itu mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan dan pelaporannya. "Buruknya opini pemeriksaan atas LKPD antara lain terjadi karena kemampuan pemerinrah kabupaten/kota yang sangat terbatas baik untuk menyusun program dan melaksanannya, serta menyusun laporan keuangannya," ulasnya.

Dikatakan, berbagai instansi vertikal juga masih belum rela menyerahkan kewenangannya kepada Pemda, bahkan beberapa diantaranya masih tetap membebani anggaran daerah.

"Agar otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah pusat, khususnya Depdagri dan Depkeu perlu menaruh perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan Pemda mengelola keuangan serta otoritas yang semakin besar setelah otonomi daerah dan menggunakannya bagi pembangunan daerah," cetusnya..

Anwar mengatakan, kondisi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang terus-menerus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum ada kemajuan yang signifikan dalam penigkatakn transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. "Dan masih banyak permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.