Pengembangan Beras Berkelanjutan Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak
jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama akademisi, pakar sektor perberasan, serta organisasi petani menggelar diskusi bertemakan Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia.
Diskusi ini merupakan serangkaian kegiatan yang digulirkan oleh KRKP dalam mendorong kolaborasi multipihak untuk pengembangan sektor perberasan berkelanjutan.
Said Abdullah selaku Koordinator Nasional KRKP sekaligus pemantik pada diskusi ini mengungkapkan, sejak 2020 pihaknya mulai berpikir bahwa perlu ada satu transformasi besar dalam sektor perberasan nasional.
“Walaupun KRKP memiliki mandat mendorong keberagaman pangan, namun beras juga menjadi komoditas penting untuk dilihat dan diperhatikan secara seksama,” ujar Said, Rabu (15/12).
Profesor Suntoro selaku Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi dalam membangun sektor beras berkelanjutan adalah konversi atau alih fungsi lahan pertanian.
Sedangkan pengembangan lahan melalui ekstensifikasi tidak seimbang dengan potensi yang tidak sama.
Selain menjelaskan bagaimana konversi lahan terjadi, Suntoro juga menunjukkan bagaimana kandungan bahan organik di tanah sawah di Pulau Jawa sangat rendah.
“Sawah bisa berkelanjutan jika kandungan bahan organiknya cukup, ini penting bagi produktivitas tanah. Bagaikan bangunan, bahan organik tanah menentukan kesuburan,” ujar dia. (cuy/jpnn)
Pengembangan beras berkelanjutan di tanah air perlu kolaborasi dari berbagai pihak.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Djainab Natalia Saroh, Elfany Kurniawan
- Cadangan Beras Pemerintah Aman, Tak Perlu Impor
- Anak Buah Prabowo Yakin 2025 Indonesia Bebas dari Impor
- Harga Telur Ayam Makin Tinggi, Hari Ini Sebegini
- Pemerintah Resmi Setop Impor di 2025, Ini Alasannya
- Pemerintah Resmi Setop Impor di 2025, untuk Wujudkan Ketahanan Pangan
- Menko Pangan: Stok Beras Nasional 8 Juta Ton