Pengembangan Organisasi TNI Sesuai Kebutuhan Pemerintah
jpnn.com, BANDUNG - Dalam mewujudkan postur organisasi yang adaptif atau mampu menyesuaikan keadaan, TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan Program Pemerintah. Oleh karena itu, TNI membutuhkan organisasi yang adaptif dan mampu bersinergi secara lebih erat dan lebih luas dengan berbagai komponen bangsa seperti Polri, Lembaga-lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan serta organisasi-organisasi Kepemudaan.
Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto saat menutup Pendidikan Reguler ke-46 Sesko TNI TA 2019 di Gedung Sarasan Sesko TNI, Bandung, Rabu (4/12/2019). Pendidikan ini diikuti 152 Perwira Siswa terdiri dari TNI AD 67 orang, TNI AL 40 orang, TNI AU 26 orang, Polri 12 orang dan Siswa Mancanegara 7 orang.
Menurut Panglima TNI, visi pemerintah dalam lima tahun mendatang adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat.
“Kelima poin tersebut sejatinya sangat berkelindan dengan pembangunan TNI,” kata Panglima TNI.
“Sesuai dengan 11 Program Prioritas yang saya tetapkan, TNI telah melaksanakan validasi organisasi yang dituangkan dalam Perpres No. 66 tahun 2019,” katanya.
Menurutnya, Organisasi-organisasi Staf dan Komando mengalami pengembangan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dibentuk untuk membagi tugas-tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis. Kogabwilhan juga menjadi Komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM).
Menurut Marsekal Hadi, seluruh dimensi terlibat dan harus diorkestrasi dengan baik supaya dapat bersinergi dan memperoleh keberhasilan yang tinggi.
“Saya yakin operasi-operasi yang bersifat multi dimensi tersebut akan semakin menjadi kebutuhan di masa mendatang, baik dalam konteks Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” katanya.
Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto, TNI telah melaksanakan validasi organisasi yang dituangkan dalam Perpres No. 66 tahun 2019.
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini