Pengenaan Bea Masuk Ditunda Setahun
Kamis, 27 Januari 2011 – 02:42 WIB

Pengenaan Bea Masuk Ditunda Setahun
JAKARTA - Pemerintah akhirnya membebaskan bea masuk untuk 57 pos tarif yang berkaitan dengan pangan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.011/2011 atas perubahan kelima atas PMK 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman mengatakan penundaan bea masuk selama satu tahun dinilai ideal. "Ada jangka waktu untuk menunda satu tahun adalah waktu yang baik untuk merevisi PMK baru yang lebih harmonis," katanya saat forum lintas asosiasi di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (26/1).
Keluarnya PMK 13 tersebut mengartikan PMK 241 yang merupakan perubahaan keempat sudah tidak menjadi acuan bagi pengenaan bea masuk atas barang impor. Dalam pasal II disebutkan, penetapan tarif bea masuk berlaku 24 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Selama pelaksanaan, akan dilakukan evaluasi pada dua bulan sebelum jangka waktu berakhir. Setelah itu, bea masuk akan dikenakan kembali pada 1 Januari 2012.
Memang terkait pemberlakuan PMK 241/PMK.011/2010, kalangan pengusaha meminta waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka berpendapat, jangka waktu penundaan guna menyepakati pengenaan bea masuk tersebut minimal sampai satu tahun ke depan. Harmonisasi tarif untuk 57 pos tarif pun dipercaya bisa mendongkrak pertumbuhan industri khususnya sektor hilir.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah akhirnya membebaskan bea masuk untuk 57 pos tarif yang berkaitan dengan pangan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
BERITA TERKAIT
- KARA Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Santan Kemasan dan Nata de Coco
- Siloam Ambulance Call Center Raih EMS Angels Award untuk Layanan Pre-Hospital
- Kapasitas 3 Pimpinan Danantara Tak Perlu Diragukan
- bank bjb Permudah Layanan Pembayaran PBB dengan QRIS dan Virtual Account
- Perluas Ekspansi di Jabar, BTN Relokasi Kantor Wilayah di Bandung
- Penghentian TPA Open Dumping Buka Peluang Ekonomi bagi UMKM-Startup