Pengendalian BBM Hanya Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah memastikan program pengendalian BBM bersubsidi bersifat sementara. Kebijakan tersebut hanya akan diterapkan hingga akhir tahun ini.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, masyarakat tidak perlu gelisah terkait kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sejak 1 Agustus. Menurut dia, kebijakan itu diberlakukan hanya untuk menjaga kuota BBM sebanyak 46 juta kiloliter (kl) hingga akhir 2014. "Kuotanya akan normal lagi pada 2015. Jadi, ini sebentar saja," kata Jero kemarin (17/8).
 
Dia menjelaskan, langkah-langkah yang diambil sebenarnya bertujuan masyarakat yang berkecukupan tidak menggunakan BBM bersubsidi. Sejumlah langkah, kata Jero, sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pembatasan BBM bersubsidi jenis solar di Jakarta Pusat, misalnya, sebagian masyarakat sudah beralih menggunakan Pertamina dex. "Untuk di jalan tol, memang sebagian pengendara ada yang batal mengisi karena tidak ada BBM bersubsidi," tambahnya.
 
Terkait ancaman PHK terhadap karyawan SPBU, dia telah mengimbau pengusaha agar sedikit bersabar. Kata dia, kebijakan pengendalian itu dilakukan demi kebaikan bersama sehingga tak seharusnya pengusaha mengorbankan karyawan. Apalagi, program pengendalian BBM hanya berumur lima bulan.

"Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini kan tindak lanjut keputusan DPR. Kuota BBM bersubsidi turun dari 48 juta kl menjadi 46 juta kl. Sedangkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi pada semester I mencapai 22,91 juta kl. Lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 22,81 juta kl," jelasnya.
 
Dia menegaskan, kenaikan tersebut tak bisa dihindari. Sebab, kenaikan itu tumbuh seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut data pengusaha, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun dan motor 7,6 unit per tahun. "Untuk 2014, target penjualan mobil adalah 1,25 juta unit dan target penjualan motor 8 juta unit," imbuhnya.
 
Sementara itu, Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito belum memastikan tak adanya kebijakan pembatasan lagi. Kata dia, pihaknya hanya akan mematuhi kebijakan yang diputuskan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan pemerintah. "Untuk 2015 kan harus dihitung lagi. Kalau kami sebenarnya hanya melaksanakan perintah dari pemerintah. Jadi, kami tak bisa memproyeksi soal kebijakan ini," jelasnya.
 
Sekadar informasi, kebijakan tersebut merupakan keputusan BPH Migas lantaran kuota BBM bersubsidi yang terus menipis. Jika tak ada pengendalian, solar bersubsidi diperkirakan harbis pada November 2014. Sedangkan premium akan habis pada 19 Desember. (bil/c10/agm)