Pengendalian Impor Untuk Kedaulatan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pangan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman dalam mengendalikan impor untuk wujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dinilai tepat. Pasalnya Indonesia dengan penduduk yang besar membutuhkan kedaulatan pangan.

“Indonesia memiliki penduduk 262 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Ketergantungan pada impor pangan beresiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan NKRI,” ujar Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi di Bogor, Jumat (3/11).

Lebih lanjut Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu menegaskan petani pangan Indonesia jumlahnya besar. Kondisinya masih perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraanya.

“Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.

Karena itu, Gandhi menilai produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.

”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” sebutnya.

“Jadi ini bukan semata soal kerja sama ekspor-impor yang saling menguntungkan, tetapi terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Faktanya, tegas Gandhi, pada negara-negara lain juga menjaga pangan dan melindungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu International Trade.