Pengesahan Darmin, PDIP dan Hanura WO

JAKARTA - Darmin Nasution lolos menjadi gubernur Bank Indonesia. Tapi, itu tak diraih dengan mulus. Rapat paripurna DPR dengan agenda mengesahkan hasil komisi XI yang telah menetapkan Darmin berubah menjadi lautan interupsi. Bahkan, Fraksi Partai Hanura dan FPDIP memilih walkout.  Pemilihan Darmin itu penuh ganjalan sejak tahap fit and proper test di Komisi XI DPR. Di level itu dia lolos dengan persyaratan. Salah satu di antaranya, harus mundur bila nanti menjadi tersangka kasus Bank Cuntury.

  

Memang, persoalan Century menjadi sandungan. Dalam rekomendasi pansus DPR tentang Century, Darmin disebut ikut terbelit dalam skandal bailout Rp 6,7 triliun itu.   Dalam paripurna kemarin, begitu pimpinan Komisi XI Surahman Hidayat menyampaikan hasil seleksi di komisinya, interupsi langsung muncul. Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang pertama menyampaikan interupsi. Menurut Bambang, dengan meloloskan Darmin, DPR telah menempatkan BI ke dalam zona degradasi. "Bagaimana mungkin gubernur BI terpilih dengan catatan," kata Bambang dalam paripurna .

Menurut Bambang, harus dilihat bahwa Darmin memiliki catatan dugaan pidana yang tidak sedikit. Di luar kasus Century, Darmin diduga terlibat kasus restitusi pajak senilai Rp 7,2 triliun. Selain itu, ada dugaan keterlibatan Darmin dalam kasus Pajak Halliburton pada 2006, kasus pajak Asian Agri, dan First Media. "Dua kali kami panggil yang bersangkutan, namun mangkir dengan alasan sakit," sorotnya. Pernyataan senada juga disampaikan Nudirman Munir dari komisi III.

  

Politikus FPKB Lily Chadijah Wahid juga mengecam keras terpilihnya Darmin. Adik kandung almarhum Presiden RI Abdurrahman Wahid itu menyatakan, pemilihan gubernur BI seharusnya melihat pada sosok yang benar-benar bersih dari dugaan pidana hukum. "Catatan itu membuktikan tidak bersih. Saya tidak ingin punya gubernur Bank Sentral yang bermasalah," kata Lily.