Pengesahan Darmin, PDIP dan Hanura WO

Dalam pandangannya, tujuh fraksi menyatakan menerima keputusan komisi XI. Termasuk, FPG yang beberapa anggotanya memelopori penolakan terhadap Darmin. "Kami menganut asas praduga tak bersalah,? ujar Juru Bicara FPG Satya W. Yudha. 

   

Di luar tujuh fraksi tersebut, satu fraksi menolak secara tegas, yaitu Fraksi Partai Hanura. Wakil Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding menyatakan, pihaknya sebenarnya sangat menghargai pemilihan calon gubernur BI dengan calon tunggal. "Tapi, kami tetap konsisten dengan keputusan paripurna 3 Maret 2010. Kami tidak mungkin mengkhianati kerja pansus (hak angket bank) Century," tegasnya.

  

Satu fraksi lainnya, yaitu PDI Perjuangan, memilih tidak memberikan pernyataan menerima atau menolak. Fraksi terbesar ketiga di parlemen itu justru meminta pengambilan keputusan atas nasib Darmin ditentukan melalui voting.  Alasannya bahwa sesuai tatib, jika sidang paripurna gagal mengambil keputusan secara mufakat, keputusan selanjutnya akan diambil dengan cara voting. "Karena keputusannya menyangkut seseorang (pengesahan Darmin, Red), voting harus dilakukan secara tertutup," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam pandangannya.

  

Usul FPDIP yang didasarkan pada pasal 276 ayat 3 Tatib DPR itu hanya didukung Fraksi Hanura. Sedangkan mayoritas fraksi lainnya menghendaki pimpinan segera mengetokkan palu pengesahan Darmin sebagai gubernur BI. Dengan alasan bahwa mayoritas fraksi sudah menerima laporan komisi XI atas hasil seleksi gubernur BI yang telah dilakukan.