Pengesahan Pergub Udara Bersih Harus Segera Dilakukan

jpnn.com, JAKARTA - Pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) udara bersih masih ditunggu warga DKI Jakarta dalam upaya pengendalian polusi.
Sebab, polusi udara telah menjadi salah satu masalah dan tantangan pencemaran lingkungan dengan risiko yang sangat besar terhadap kesehatan warga ibu kota.
Adapun berdasarkan laporan indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia, Jakarta menjadi provinsi dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) terendah selama tiga tahun terakhir.
Oleh sebab itu, sebagai komunitas yang berfokus menciptakan learning citizen dan active citizen mendorong kembali pembicaraan mengenai Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) di Jakarta.
Salah satu upayanya ialah mengumpulkan dukungan masyarakat melalui petisi online di platform Change.org, yang bertajuk ‘Jakarta Darurat Polusi! Gubernur DKI Jakarta Sahkan Pergub Udara Bersih Secepatnya!’. Petisi ini telah didukung oleh lebih dari 12 ribu warganet.
Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia mengatakan kebijakan SPPU merupakan komitmen dari semua pihak, khususnya pemerintah untuk mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan.
"Isu Polusi udara tidak hanya masalah lingkungan tetapi juga menjadi masalah kesehatan publik dan ekonomi sehingga kami sangat mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pengesahan kebijakan SPPU ini," ujar Novita dalam Diskusi Publik: ‘Mengawal Kebijakan Udara Bersih Jakarta, Sudah Sampai Mana?’ yang berlangsung secara daring, Rabu (25/1).
Di sisi lain, data DLH Jakarta menunjukkan, konsentrasi PM2,5 di Jakarta dan Bandung menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) udara bersih masih ditunggu warga DKI Jakarta dalam upaya pengendalian polusi.
- DLH DKI Ajak Warga Sekitar Kunjungi RDF Plant Rorotan yang Sebelumnya Terdampak Bau
- DLH DKI Ajak Warga Sekitar Kunjungi RDF Plant Rorotan yang Sebelumnya Terdampak Bau
- Menteri Lingkungan Hidup Setop Open Dumping di 343 TPA
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Pramono-Rano Didorong untuk Akselerasi Penanganan Polusi Udara
- DPR Minta Dugaan Pencemaran oleh Tambang Emas Milik BRMS Diselidiki