Pengesahan Perpu Pemilu Deadlock

JAKARTA – Pengambilan keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu berakhir dengan deadlock. Sebab, dari 10 Fraksi di DPR dua diantaranya yaitu FPDIP dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) menolak untuk memberikan persetujuan atas pengesahan Perpu Pemilu yang sudah menjadi Rancangan Undnag-undang (RUU) itu.

Dalam paripurna DPR yang digelar Selasa (28/4), Ketua DPR Agung Laksono memilih untuk men-skors rapat dan meneruskan pengambilan keputusan pada paripurna DPR yang digelar besok. Pengambilan keputusan akan didahului dengan  forum lobi. “Ini bukan ditunda, tapi di-skors sampai besok,” ujar Agung.

 Dalam paripurna tersebut, fraksi yang menerima maupun menolak Perpu sama-sama memiliki alasan. Fraksi Golkar sebagai fraksi terbesar di DPR mengaku dapat menerima Perpu meski disertai catatan. Juru bicara (jubir) Golkar M Nehen menilai Pemilu lalu berjalan kurang optimal. Karena itu Golkar memberikan catatan. “Yakni agar DPT diperbaiki agar valid untuk digunakan di Pilpres,” sebutnya.

Sedangkan Fraksi PKS melalui jubirnya, Agus Purnomo menegaskan fraksinya menerima Perpu itu. Meski demikian PKS mengingatkan KPU untuk tidak terjebak pada persoalan prosedural. “Substansi Perpu muncul akibat penyelenggara yang terlalu fokus pada persolan procedural Pemilu. Ke depan, kami ingatkan agar persoalan hak pilih lebih diperhatikan,” tandasnya.