Pengesahan PP Tembakau Dinilai Untungkan Kelompok Tertentu

Karena itu, tidak heran jika politisi Golkar ini menganggap keputusan Presiden tersebut, sangat tidak sejalan dengan semangat pembangunan yang didengungkan pemerintah sendiri, yaitu “Pro Poor, Pro Job and Pro Growth”.

"Saya juga melihat akan ada resistensi atau pun keengganan di tingkat daerah menindaklanjuti PP ini, dikarenakan secara politis, Pemda (pemerintah daerah,red) yang berhadapan langsung dengan masyarakat," katanya sembari memastikan Komisi IX  telah menerima surat dari Asosiasi DPRD, yang menolak regulasi tembakau.

Untuk itu, sebagai konsekwensi lain, Poempida mendesak pemerintah konsisten mensahkan berbagai PP sebagaimana amanat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Langkah ini sangat penting, karena tidak boleh ada penganakemasan sektor tertentu dalam dunia kesehatan.

"Jangan heran jika muncul gejolak masyarakat dalam masalah ini. Semoga saja pemerintah dapat menghadapinya dan tidak menjadi beban politik di kemudian hari," katanya.(gir/jpnn)