Pengesahan RUU MA Tanpa Hambatan

Sedangkan Arbab Paproeka yang menjadi jubir FPAN menyatakan, hakim agung harus punya kearifan. "Usia 70 tahun dianggap telah membuat seseorang berorientasi nurani dan akan memperhatikan nilai-nilai  yang akan dipertanggung-jawabkan pada Tuhan," tuturnya.

Sedangkan Juru bicara Fraksi PKS Makmur Hasanuddin menyatakan, fraksinya setuju perpanjangan usia hakim agung menjadi 70 tahun. "Kebutuhan reformasi MA dan peradilan di bawahnya bukan faktor usia pensiun. Persoalan usia pensiun jangan jadi pengghambat di tubuh MA,'' cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU MA Maiyasyak Johan dalam laporannya di hadapan paripurna DPR mengatakan, hal yang menjadi pokok perhatian di RUU MA justru pada pengawasan hakim agung. "Salah satu masalah penting adalah bagaimana menyusun format hakim agung. Perlu kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan MA dan KY,'' kata Maiyasyak.

Menurut wakil Ketua Komisi III DPR dari FPPP ini, pengawasan internal hakim MA masih diperlukan meski sudah ada ada pengawasan eksternal. Alasannya, agar agar pengawasan menjadi lebih komprehensif. Karenanya Maysasyak mengusulkan perlunya kerjasama antara MA dan Komisi Yudisial.