Pengesahan RUU MA Tanpa Hambatan

Sedangkan menyangkut penggawasan anggaran MA, RUU MA telah mengatur bahwa biaya perkara maupun panitera masuk sebagai pemasukan negara bukan pajak, yang diperiksa oleh BPK sesuai peraturan peradilan.

Akhirnya setelah Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta selaku wakil pemerintah memberikan pendapat akhir pemerintah, Ketua DPR Agung Laksono yang memimpin sidang langsung menanyakan ke peserta sidang. "Apakah RUU MA bisa dijadikan sebagai undang-undang?" tanya Agung yang lanngsung dijawab 'Setuju' oleh sekitar 30 anggota DPR yang masih bertahan di paripurna.

Meski demikian pengesahan itu bukannya tanpa protes. Sejumlah interupsi dari anggota PDIP, PPP, maupun PKS tidak diberi kesempatan oleh Agung Laksono.

Anggota FPDIP Irmadi Lubis menuding Agung Laksono telah melanggar tata tertib DPR. "Pimpinan sidang harus taat pada tata tertib. Kalau ada yang tidak sepakat, harus dilakukan lobi," ujar Irmadi.(ara/jpnn)