Penggalangan Dana Klaim Hindari Prabowo jadi Presiden Boneka

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan aplikasi penggalangan dana di Telegram. Donasi ini terbuka untuk siapa pun yang ingin berpartisipasi menyelematkan demokrasi.

Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro juga mengungkap bahwa aksi yang dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga untuk menyelamatkan Prabowo ketika terpilih sebagai Presiden Kedelapan RI.

Untuk itu gerakan yang dinamakan Galang Perjuangan tersebut perlu didukung sebagai tradisi baru dalam menggalang dana politik. Di situ ada keterbukaan, ada kejujuran dan siapa pun bisa mengaksesnya.

"Tidak seperti selama ini, penggalangan dana politik terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi dan atas dasar transaksional. Aktor politik tersandera oleh para donatur. Sehingga donatur lah yang berkuasa, sementara aktor politik hanya menjadi boneka," ucap Nizar, di Jakarta, Senin (25/6).

Bahkan setelah berkuasa, kata Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra ini, para donatur lah yang memegang kendali pemerintahan. Sumber daya negara diarahkan untuk kemakmuran para donatur. Sementara rakyat hanya menerima ampas pembangunan.

"Praktik kotor tersebut sudah menjadi rahasia umum. Aktor politik berkolaborasi dengan pengusaha kelas kakap mengutak-atik masa depan bangsa. Indonesia sepenuhnya berada dalam genggaman oligarkis," ujar politikus Senayan ini.

Untuk itulah, lanjut Nizar, Prabowo tampil membawa solusi penggalangan dana secara terbuka agar negeri ini tidak terus-menerus terkekang dalam genggaman kelompok oligarki. Gerakan tersebut menurutnya bukan pencitraan, karena Prabowo tidak biasa dengan politik pencitraan.

Penggalan dana politik secara terbuka semacam ini juga sudah lazim di negara-negara maju. Karena logikanya, gerakan politik tidak mungkin didanai pakai kantong sendiri. Melibatkan publik merupakan suatu keniscayaan atas dasar kesamaan visi politik.