Pengganti Anis Matta Sodorkan Resep Dongkrak Citra DPR

Kedua harus ada transparansi. Menurut Sohibul, seluruh proses di DPR seperti penganggaran legislasi dan pengawasan harus transparan.

"Apa yang dilakukan bisa bersifat akuntabel dan dipertanggungjawabkan. Sehingga suara miring semakin menipis," kata Sohibul.

Ketiga, perlu ada produktivitas dalam legislasi. Sohibul menerangkan, di awal masa periode ini ditetapkan 60 undang-undang per tahun. Namun nyatanya yang undang-undang yang terbit jumlahnya kurang dari 30. "Perlu ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas," ujarnya.

Terakhir, menurut Sohibul, perlu ada sistem yang membuat publik dapat mudah mengakses produk DPR. "DPR sudah bekerja, ada produk seperti hasil kunjungan kerja dan undang-undang. Namun sayangnya ini tidak mudah diakses publik," ucap Sohibul. (gil/jpnn)