Pengganti BP Migas Idealnya BHMN

Sementara kalau entitas pengganti BP Migas dalam bentuk Perum, tetap saja tidak ideal karena nature bisnisnya, negara harus mensubsidi. ”Sebenarnya, posisi kelembagaan BP Migas dulu sudah ideal, dan negara terlindungi. Posisinya di atas angin, serta tidak akan tergerus ketika kalah dalam bersengketa,” ujar Hikmahanto.

Masalahnya, dalam rangka penyusunan UU khusus urusan hulu minyak dan gas, apakah pemerintah dan DPR terikat penuh dengan semangat putusan MK yang mengamanatkan kewenangan kepada BUMN" Menurut Hikmahanto, hal krusial untuk dipikirkan dari aspek pengganti BP Migas harus merupakan pelindung dari negara, dengan catatan tidak mesti BUMN yang tunduk kepada Kementerian BUMN maupun ESDM. (lum)