Penggantian Kapolri Dituding Bernuansa Politik

jpnn.com - JAKARTA -- Indonesia Police Watch menilai alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  mengganti Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2014 sama artinya Polri akan diseret-seret ke kancah politik.

"Hal itu bisa diartikan bahwa kapolri baru akan ditugaskan Presiden SBY untuk mengamankan kepentingan politik penguasa," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (30/9).

IPW mengimbau seharusnya kalangan DPR mencermati hal ini dan bukan ramai-ramai mendukung calon tunggal kapolri baru. "Jika tidak, kalangan DPR dan partai-partai politik akan menyesal, jika nanti Polri diperalat menjadi kepentingan politik penguasa," katanya.

IPW memahami, calon tunggal kapolri yang disodorkan Presiden SBY ke DPR membuat tidak adanya alternatif pilihan. Memang pemilihan kapolri merupakan hak prerogatif presiden. "Tapi jika situasi ini tidak dicermati DPR, bisa dipastikan kapolri akan menjadi alat politik presiden," paparnya.

Artinya, ia menjelaskan, kapolri pilihan presiden tersebut akan lebih mengedepankan kepentingan presiden dan tidak akan pernah memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan institusi polri.

Apalagi presiden sudah mengatakan bahwa digantinya Timur Pradopo dalam rangka pengamanan pemilu dan pilpres 2014. "Ini menunjukkan bahwa pergantian kapolri sarat dengan kepentingan politik," tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini jelas berbahaya. Bukan mustahil kapolri pasca Timur diarahkan untuk menjadi alat politik presiden di pemilu dan pilpres 2014. "Kondisi ini yang harus dicermati kalangan DPR," ungkap Neta.

Sebab itu, Neta  menyayangkan jika belum apa-apa kalangan DPR sudah koor satu suara mendukung Komjen Sutarman. IPW berharap DPR harus kritis melihat situasi ini.