Penggiat Medsos Menyarankan Pegawai KPK tak Lulus TWK segera Diberhentikan
jpnn.com, JAKARTA - Penggiat media sosial Eko Kunthadi menyarankan sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus segera diberhentikan.
"Jadi, ketika mereka tidak lulus tes ASN dan sudah ada verifikasi kedua, kemudian tidak lolos juga, secara undang-undang, ya, harus dipecat mereka," ucap Eko dalam keterangan persnya, Rabu (26/5).
Menurut Eko, bila masih mempertahankan 51 pegawai yang tidak lulus TWK untuk alih status menjadi ASN, sama saja melawan Undang-Undang KPK.
"Karena bukan pegawai KPK lagi, kemudian mereka tetap di KPK, ini melanggar undang-undang," ungkap Eko.
Menurut dia, TWK pada akhirnya menerangkan 51 pegawai KPK itu memang tidak layak untuk dipertahankan.
"Kalau yang 51 orang itu, ya, memang secara substantif wawasan kebangsaannya dipertanyakan. Jadi, masa negara menggaji orang yang wawasan kebangsaannya kecintaan pada bangsa tidak ada, tidak lolos tes," ucapnya.
Eko mengatakan bahwa UU KPK yang baru memang mengamanatkan pegawai lembaga antikorupsi itu harus menjadi bagian dari ASN.
“Untuk proses masuk ASN harus ada tes dan yang 75 tidak lulus. Namun, dari 75, sebanyak 24 orang masih bisa memungkinkan," katanya.
Penggiat medsos Eko Khuntadi meminta 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk alih status menjadi ASN segera diberhentikan. Bila masih dipertahankan, sama saja melanggar UU KPK.
- KPK Lakukan Penggeledahan di Menteng, Rumah Siapa?
- BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan & Pemberantasan Korupsi, Dukung Asta Cita Presiden RI
- KPK Sebut Wali Kota Semarang Mangkir dari Pemeriksaan, Bakal Jemput Paksa?
- KPK Kembali Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita Hari Ini
- KPK Sita Mercy Rp2,4 M dari Guru Spiritual Tersangka Kasus LPEI
- Bergerak ke Cirebon, KPK Endus Penyelewengan Dana CSR BI oleh Legislator Satori