Penggunaan Aparat Desa dalam Pemenangan Pilpres Membuat Demokrasi Indonesia Mundur
jpnn.com, JAKARTA - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menilai sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat dalam acara "Desa Bersatu" sebagai bentuk mobilisasi.
Puskapol UI menilai gaya mobilisasi aparat desa merupakan salah satu praktik yang dijalankan semasa rezim Orde Baru (Orba).
Direktur Puskapol UI Hurriyah mengatakan upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah momen kemunduran dari demokrasi yang sudah terwujud.
"Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tetapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian," kata Hurriyah.
Menurutnya, di era Orde Baru pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat monoloyalitas dengan mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
"Itu berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan," kata Hurriyah.
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
Gaya mobilisasi aparat desa merupakan salah satu praktik yang dijalankan semasa rezim Orde Baru (Orba).
- Pilpres Makin Panas, Banyak Warga Amerika Pengin Pindah Negara
- Prabowo Resmikan Gerakan Solidaritas Nasional, Ini Tujuannya
- Diduga Tidak Netral di Pilkada Boyolali, Kades Tegalgiri Dilaporkan ke Bawaslu
- Bawaslu Gerebek Pertemuan Rahasia Kades se-Jateng di Hotel Semarang
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri
- Dirjen Bina Pemdes Kemendagri: Desa Bukan Kasta Terendah dalam Pemerintah!