Penggunaan Gas Bumi Bisa Jadi Solusi Ketergantungan Impor LPG

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp 460 triliun.
Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp 288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp 373 triliun.
Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Oleh karena itu Yusuf menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik.
Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.
”Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar,” ujar Yusuf Rendy Manilet.
Yusuf menilai gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan.
Besarnya subsidi energi, khususnya elpiji (LPG) dinilai akan menjadi beban bagi pemerintah baru.
- Pertamina Patra Niaga Operasikan Terminal LPG Bima
- Peneliti TRI: Penataan Distribusi LPG Merupakan Langkah Strategis
- Akademisi Nilai Tata Kelola LPG 3 Kilogram jadi Solusi Subsidi Tepat Sasaran
- Akademisi Dorong Pemerintah Sosialisasi Tata Kelola LPG 3 Kilogram Lebih Masif
- Pertamina Tingkatkan Pengawasan LPG 3 Kilogram
- Tinjau ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Lancar Hingga ke Sub Pangkalan