Penggunaan Uang Negara untuk RSBI Melawan Hukum

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan penggunaan uang negara baik APBN maupun APBD untuk Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus menghentikan program RSBI/SBI di seluruh Indonesia sejak diputuskan oleh MK pada 8 Januari 2013," tegas Febri Hendri, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Senin (14/1).

Dia mengatakan, semua program RSBI dan SBI yang didanai oleh APBN 2013 yang dikelola Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten harus berhenti karena tidak lagi memiliki dasar hukum.

Penggunaan uang negara, baik dalam APBN dan APBD yang tidak memiliki dasar hukum menurutnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, jika pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sekolah tetap memaksakan menggunakan APBN dan APBD untuk penyelenggaraan RSBI atau SBI, kata Febri, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.