Penggusuran dengan Imbalan Upeti

Karena itu, lanjut Edy, pemerintah harus melakukan audit ulang terhadap izin lokasi dan luas perkebunan yang secara resmi dikelola PT Inhutani Lampung,  PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), dan PT Sumber Wangi Alam (SWA). “Ini harus diaudit. Makanya kalau tidak pernah dilakukan audit atas persoalan legalitas ini, persoalan ini (sengketa lahan perusahaan dengan rakyat) tidak akan selesai,” tandasnya. (kyd/jpnn)