Penghapusan 3 in 1 Bagian dari Politik Ahok?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji kembali keputusan menghapus kawasan 3 in 1. Sebab, menurutnya untuk mengurai kemacetan diperlukan pembatasan kendaraan.

Yuke mengatakan, kebijakan 3 in 1 banyak menimbulkan masalah sosial seperti Joki. Namun, menurut dia, 3 in 1 tidak bisa dihapus saat ini.

"Harusnya diberlakukan kembali agar ketika ERP berlaku, masyarakat sudah tidak kaget," kata Yuke di Jakarta, Rabu (11/5).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kebijakan penghapusan kawasan 3 in 1 itu hanya sebagai bentuk politik, agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak kehilangan suara pada Pilkada DKI 2017. Apalagi pembatasan kendaraan bermotor tidak jadi dilakukan.

Karena itu, menurut Yuke, Pemprov DKI seharusnya melakukan revitalisasi angkutan umum. Sehingga, tidak ada lagi angkutan yang mengetem dan mengancam keselamatan pengguna.

"Teori memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum itu harus ada pembatasan kendaraan dan perbaikan angkutan umum yang berbarengan. Kalau dari rumah menuju halte Transjakarta masih sulit. Angkutannya masih bobrok, mana mau masyarakat menggunakan Transjakarta. Kalau pakai kendaraan pribadi menuju halte, di mana parkiranya? Apakah tarifnya per jam?" ungkap Yuke. (gil/jpnn)