Penghapusan Honorer, Masalah Ini yang Bikin Edison Khawatir
Senin, 20 Juni 2022 – 09:52 WIB
Selain itu, Edison menyebut rekrutmen tenaga kontrak melalui pihak ketiga tetap saja menjadi beban negara.
Dia pun khawatir skema outsourcing menimbulkan kesan pemerintah melepaskan tanggung jawab melihat honorer yang jumlahnya sangat banyak.
Untuk itu, payung hukum tersebut sangat penting menyusul kebijakan penghapusan honorer untuk memberi kepastian hukum.
"Regulasi menyangkut honorer daerah itu juga mesti ada, sehingga diminta kepada eksekutif untuk secepatnya melihat hal ini," ujar Edison. (ant/fat/jpnn)
Anggota DPRD Maluku Edison Sarimanela meminta payung hukum ini harus disiapkan menyusul rencana penghapusan honorer 2023 agar tidak menjadi masalah baru.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Honorer Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Tertulis 'Tidak Direkomendasikan', BKN Kasih Solusi
- Peserta Kode TMS Tidak Bisa Lagi Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Jangan Mengeyel!
- Honorer Lulus PPPK 2024 Diminta Urus Berkas NIP, yang Gagal Disuruh Ngapain?
- 5 Berita Terpopuler: BKN Bersikap, Nasib Honorer Tanpa Kode L Terungkap di seleksi PPPK, Cermati Penjelasannya
- Honorer Tanpa Kode L dan 4 Pertanyaan soal PPPK Paruh Waktu, Misteri Bukan Hanya Gaji
- Honorer K2 Nilai 250 & Non-ASN Database BKN 500, Siapa Lulus PPPK 2024?