Penghapusan Premium Sejalan dengan Program LCGC
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengaku setuju jika bensin Premium dihilangkan. Sebab, dengan begitu maka tidak ada lagi polemik pengaturan konsumsi Premium dan Pertamax.
Positifnya, semua mobil akan menikmati bahan bakar berkualitas lebih baik. "Mobil-mobil baru seharusnya memang pakai RON 92," ujarnya, Senin (22/12).
Menurut Budi, total ada sekitar 10 juta unit mobil yang beredar saat ini menjadi konsumen SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). Namun, dia tidak bisa memperkirakan berapa jumlah mobil yang mengkonsumsi Premium.
Budi mengakui bahwa pemerintah kesulitan untuk mengontrol pembelian bahan bakar minyak. "Mau beli Premium, Pertamax, Solar itu hak konsumen," ungkapnya.
Dengan dihilangkannya Premium, maka hanya akan ada BBM jenis Pertamax di SPBU. Hal itu, lanjut Budi, semakin mempermudah pengawasan dan mengurangi penyelewengan.
"Seperti LCGC (low cost green car) itu wajibnya pakai Pertamax tapi banyak juga yang isi Premium. Risikonya tanggung sendiri, menurut produsen kalau pakai Premium dua tahun mesin bisa rusak. Garansi juga bisa tidak berlaku," tegasnya.
Namun Budi menolak asumsi bahwa LCGC memakan BBM subsidi dengan volume yang sangat besar. Pasalnya, penjualan mobil LCGC hanya berkisar 120 ribu unit per tahun, atau sekitar satu persen dari total penjualan mobil nasional yang tembus 1,2 juta unit.
"Jadi 99 persen konsumennya dari mobil jenis lain. Apalagi LCGC irit banget 1 liter bisa 20 kilometer. Kalaupun pakai Pertamax enggak akan banyak berpengaruh ke kantong," jelasnya.(dim/owi/wir/dee)
JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengaku setuju jika bensin Premium
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Mantap! Produk Perikanan dari Ambon Makin jadi Primadona di Pasar Internasional
- Warga Menolak Penutupan Stasiun Karet: Jangan Mempersulit
- Ini Penyebab Stasiun Karet Akan Ditutup Pemerintah
- Pemerintah Bakal Sediakan Rp 20 Triliun untuk UMKM hingga PMI
- Pegadaian Kantongi Restu OJK Jalankan Kegiatan Usaha Bulion