Penghasil Tembakau Tuntut Bagi Hasil Cukai

Menkeu meminta sebaiknya pemohon mengajukan perubahan UU amandemen ke legislatif. "Ini bukan masalah yang menjadi kewenangan pengujian konstitusional," kata Sri Mulyani.

 

Bahkan, jika Mahkamah Konstitusi menghapuskan Pasal 66 dalam UU Cukai, pemberian DBH cukai hasil tembakau 2 persen bisa hilang. "Ini justru menguntungkan pemerintah pusat karena tidak perlu membagi DBH cukai hasil tembakau," ujarnya. (sof/dwi)