Penghasilan Rp 1,3 Juta Wajib Bayar Pajak

     Panja juga menyepakati pengenaan tarif 5 persen lebih rendah dari tarif pajak normal. Syaratnya, minimal 40 persen saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada pula syarat lain yang ditetapkan kemudian dalam peraturan pemerintah (PP). Kesepakatan berikutnya, zakat dan sumbangan wajib keagamaan yang diterima badan atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan lainnya yang dibentuk atau disahkan pemerintah tidak termasuk Objek Pajak atau bebas pajak.

     ’’WP yang memberikan zakat atau sumbangan keagamaan dapat mengurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diatur lebih lanjut dengan PP,’’ katanya. Kesepakatan berikutnya mengatur beberapa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini berada di luar sistem, dapat dimasukkan ke dalam sistem perpajakan melalui PP.

     ’’Ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi seperti dalam sektor migas. Misalnya dalam cost recovery,’’ beber Dradjad. Keseluruhan RUU PPh kini tinggal dibahas Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang akan merapikan rumusan bahasa dan menyeragamkan rumusan. (sof/oki)