Penghentian Operasional Tambang Emas Martabe Perburuk Citra RI

Kondisi ini secara langsung menurut Sukur, memperlihatkan kepada dunia internasional, bahwa terkait masalah perizinan dan berbagai kepengurusan lainnya di tanah air, masih sangat berbelit-belit. Karena harus melewati begitu banyak pintu. Padahal sudah seharusnya terkait masalah ini, cukup semuanya ditangani oleh satu pintu. Sehingga akan memudahkan para investor dalam berinvestasi.

"Jadi sudah saatnya semua kepengurusan harus lewat satu pintu. Di negara kita ini kan ada yang disebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan itu setingkat kementerian. Mereka inilah yang bertugas memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Indonesia kepada para investor. Tapi kalau bicara sebagus apapun, jika tidak didukung oleh daerah, akan percuma."

Apalagi tambang emas Martabe, perusahaan tersebut juga sudah memenuhi semua perizinan yang ditetapkan. "Termasuk tentunya soal amdal, kan kalau izin operasi sudah diberikan, Kementerian Lingkungan Hidup tentunya telah meneliti masalah tersebut dengan seksama."

Oleh sebab itu Sukur sangat berharap agar baik Pemprovsu maupun Pemkab, harus benar-benar melihat persoalan ini dengan jernih. Dan dapat segera menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. "Karena ini menyangkut citra Indonesia dimata dunia internasional,"ungkap pria yang pada dasarnya lebih setuju jika terkait pertambangan, sepenuhnya dikelola oleh negara.