Penghentian Operasional Tambang Emas Martabe Perburuk Citra RI

Namun karena perusahaan tersebut telah memenuhi semua izin dan itu diatur dalam undang-undang, ia menyatakan dengan tegas, bahwa hukum harus ditegakkan dan semua elemen tunduk pada peraturan yang berlaku.

"Tapi jika memang daerah tidak bisa menyelesaikan kondisi ini secepatnya, maka saya pikir sudah saatnya pemerintah pusat segera turun tangan mengambil-alih terkait masalah ini. Hanya saya juga tidak tahu, lembaga mana yang harus berperan. Mungkin BKPM harusnya yang punya tanggungjawab. Cuma memang kondisinya, di negara kita ini kewenangan itu masih tumpangtindih. Apalagi sejak otonomi daerah, itu masing-masing daerah merasa memiliki hak. Dan memang demikian, ini tidak lain akibat sistem pemerintahan yang ada."

Selain itu, Sukur juga sangat berharap agar berhentinya operasional tambang tidak karena ulah segelintir oknum yang ada. Sebab jika sampai demikian, kondisi tersebut semakin memperlihatkan, bahwa sistem hukum yang ada juga sudah tidak jelas. Dimana pemerintah seakan tidak berdaya. Dan hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi para investor.

"Jadi sekali lagi, pada dasarnya saya lebih setuju untuk investasi tambang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan tidak masuk ke swasta. Tapi khusus untuk Martabe, mereka sudah memenuhi semua prosedur dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi saya hanya berpegang pada undang-undang, dan kita harus menghormati hal tersebut. Untuk itu sekali pagi, pemerintah pusat sudah waktunya menangani langsung persoalan yang ada. Kalau memang pemerintah provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu dekat." (gir/jpnn)