Penghina Kapolri Dimaafkan, Proses Hukum Tetap Jalan

jpnn.com - JAKARTA - Kasus penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Sutarman yang diduga dilakukan Perwira Urusan BPKB Dirlantas Polda Jawa Barat AKP Widodo T Ruhyadi, dan rekannya, Arsim masih terus diproses Bareskrim Mabes Polri.
Proses hukum kasus itu tetap lanjut meski dikabarkan Sutarman sudah memaafkan perwira Polda Jabar tersebut.
"Kalau Kapolri pasti sudah memaafkan. Tapi kan, proses hukum tetap berjalan," kata Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Irjen Dwi Priyatno, di PTIK, Jakarta, Selasa (9/12).
Hingga kini, AKP Widodo masih ditahan Bareskrim Mabes Polri. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, Widodo ditahan karena dijerat pasal berlapis. Yakni, pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Karena UU ITE terbukti, makanya dia (Widodo) ditahan," ujar Dwi.
Saat ditanyakan apakah Widodo sudah mengajukan penangguhan penahanan, Dwi mengaku belum mengetahuinya. "
Seperti diberitakan, Ruhyadi dan Arsim dijebloskan ke sel karena diduga telah memfitnah Sutarman. Arsim diduga mendapat perintah dari Ruhyadi mengirim SMS ke sejumlah pejabat termasuk ke Presiden Joko Widodo.
Inti SMS-nya menyebut Kapolri menerima upeti dan setoran dari seorang pengusaha termasuk bandar judi.
SMS yang disebar sekitar sebulan lalu itu pun diusut penyidik Bareskrim. Alhasil, mereka tanpa kesulitan membekuk Arsim. Yang bersangkutan akhirnya buka suara jika melakukan perbuatan itu atas perintah Ruhyadi
JAKARTA - Kasus penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Sutarman yang diduga dilakukan Perwira Urusan BPKB Dirlantas Polda Jawa Barat AKP Widodo T Ruhyadi,
- Waspada Hujan Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Revisi UU ASN Mengubah Sesuatu, Ada Pasal yang Dipersoalkan, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Ma'ruf Amin Sebut Lebih Baik Kirim Bantuan Ketimbang Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Cak Imin: Tadi Presiden juga Menelepon Saya
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional