Penghuni Rel Mati Harus Direlokasi

Dia mengingatkan, PT KAI, sebagai perusahaan milik negara, harus menyadari bahwa warga miskin itu tinggal di area jalur KA karena selama ini termarginalkan, sehingga miskin. Mereka di sana karena terpaksa. "Padahal, kalau tak ada korupsi, tak ada kasus Hambalang, uang negara itu bisa untuk mengentaskan warga miskin. Cara berpikir seperti ini yang harus digunakan para pejabat," kata Rahmat.

Kaukus DPD asal Sumut, lanjutnya, memang mendorong agar proyek KA Trans Sumatera ini cepat dilaksanakan, agar perekonomian di Sumut bisa cepat melejit. Tapi, lanjutnya, jangan sampai proyek ini malah menimbulkan masalah sosial baru. "Jangan sampai ada bakar-bakaran. Kuncinya, pejabat jangan arogan," tegasnya.

Rahmat mengatakan, pihaknya siap menjembatani warga yang tinggal di jalur KA dengan PT KAI. "Kita dorong agar semua dilakukan dengan proses musyawarah. Jangan masing-masing pihak merasa punya hak sehingga muncul kekerasan," imbuhnya.

Seperti telah diberitakan koran ini, proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Trans Sumatera Railways, yang menghubungkan Lampung-Aceh dan terkoneksi dengan Jawa melalui Jembatan Selat Sunda, tahapan-tahapannya sudah disusun secara rinci oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam Rencana Strategi (Renstra) 2010-2014, detil perencanaan tertuang secara gamblang.