Pengin Dana Operasional Anies Dibuka, Ketua DPRD DKI Bicara dengan Nada Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berbicara dengan nada tinggi saat memimpin rapat beragendakan pembahasan atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI 2022, Selasa (11/1).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Pemerintah Provinsi DKI membeberkan besaran dana operasional Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur A Riza Patria.
Mulanya, Pras membuka rapat itu dan akan melanjutkannya dengan agenda yang ada. Namun, rapat itu harus ditunda karena pihak Kemendagri tidak hadir.
Sebelum menutup rapat, Pras -panggilan akrabnya- mengungkit pemberitaan media tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI pada 2022
Dia merasa DPRD DKI disudutkan gara-gara memperoleh kenaikan gaji dan tunjangan pada masa pandemi. Ketua umum Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI) itu berupaya membandingkan kenaikan tersebut dengan besaran dana operasional gubernur dan wakil gubernur DKI.
"Saya mau tanya dalam forum yang baik ini, tunjangan operasional gubernur berapa sih, Pak? Kayakya yang salah anggota dewan,” ucap Pras di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Marullah Matali yang menghadiri rapat itu.
Oleh karena itu, Pras meminta Marullah Matali membeberkan besaran anggaran operasional gubernur dan wakil gubernur DKI.
“Terbuka saja, Pak, transparan dan akuntabel," katanya. "Di media dikatakan kami congkak, di tengah situasi pandemi ini dibilang gaji naik,” jelas Pras.
Prasetio Edi Marsudi yang merasa disudutkan dengan berita tentang kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan DPRD DKI pada 2022 meminta dana operasional Anies dibuka.
- Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri
- Rakornas II di NTB, Plh Dirjen Dukcapil Singgung Soal Asta Cita Presiden Prabowo
- LMS Diharapkan Membuat Aparatur Desa Kreatif dan Inovatif
- Kemendagri Dukung Vitalis Yumte Perihal Proyek Perubahan ‘Kitong Pantau Otsus’
- Kemendes: Membangun Desa Sejatinya Membangun Indonesia
- Kemendagri Dorong Perlindungan Jaminan Sosial bagi Seluruh Pekerja Ad Hoc Pilkada 2024