Pengin Gus Muhaimin Jadi Capres 2024, tetapi PKB Ogah Berkoalisi Dengan yang Kalah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan kader parpolnya ingin mengusung Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
"Teman-teman yang ada di daerah semua berharap Gus Muhaimin tetap maju untuk menjadi capres," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11).
Dia pun mengakui parpolnya terus berkomunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi di Pemilu 2024, di antaranya dengan Gerindra dan PDIP.
Menurut Jazilul, komunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus dibangun, apalagi mereka berada di koalisi pemerintah.
Namun, politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur itu menyebut PKB punya cara komunikasi berbeda dalam membangun koalisi untuk Pilpres mendatang.
"Untuk 2024, mungkin beda cara komunikasinya karena harus memasangkan calonnya siapa, agendanya apa, kemungkinan menang seperti apa. Yang jelas, PKB tidak mau berkoalisi dengan yang kalah," tutur Gus Jazil -panggilan Jazilul.
Dia menjelaskan PKB juga tidak mau ketinggalan dengan partai lain yang sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024.
"Semua jajaran berjuang untuk menaikkan kursi legislatif dan juga menang di pilpres 2024," ujar Jazilul. (mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut kadernya pengin Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) jadi capres 2024, tetapi ogah berkoalisi dengan yang kalah.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo