Pengin WTP? Bongkar Sumber Waras Dulu Dong
jpnn.com, JAKARTA - Tekad Pemprov DKI kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK tentu sangat positif. Namun, keinginan itu sangat sulit tercapai jika dua skandal paling menghebohkan di lingkungan pemerintah ibu kota tidak dibongkar.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaifuk Jihad. Sedangkan skandal yang dimaksud adalah dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.
"Dua kasus ini menjadi temuan BPK paling besar dan heboh yang tidak ditindaklanjuti di era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jadi sebaiknya Anies-Sandi memulai dari kasus ini," kata Syaiful, Kamis (26/10).
Berdasarkan audit BPK, pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan negara sebesar Rp 191 miliar. Sementara pembelian lahan di Cengkareng Jakarta potensi kerugiannya mencapai Rp 648 miliar.
Syaiful mengatakan, tidak mudah membongkar kedua skandal ini. Harus dilakukan secara serius dan komperhensif khususnya terkait persoalan aset.
"Hasil audit BPK wajib ditindaklanjuti, kalau tidak bisa berimplikasi pada tindak pidana," ujar Syaiful.
Lebih lanjut Syaiful juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali kasus RSSW. Apalagi beberapa waktu lalu, KPK pernah mengklaim memiliki data baru soal sengketa lahan yang membawa-bawa nama Ahok.
"Jadi seharusnya KPK juga kembali turun tangan," tegas Syaiful. (dem/rmol)
Pemprov DKI dinilai sulit meraih opini WTP jika dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras tak dibongkar
Redaktur & Reporter : Adil
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Saksi Ahli Sidang Timah Sependapat Kerugian Negara Hanya Bisa Dihitung BPK
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024