Pengiriman Lagi TKI ke Malaysia Dinilai Berbau Bisnis

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai, pencabutan moratorium TKI ke Malaysia merupakan keputusan yang memalukan. Politisi dari PDI Perjuangan itu menolak kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Saya menilai keputusan mengakhiri moratorium TKI ke Malaysia adalah tindakan memalukan yang dipertontonkan pemerintah SBY. Tidak memperjuangkan pembebasan rakyatnya yang terkena vonis mati di Malaysia, malah arahnya lebih pada bisnis TKI," kata Rieke, Jumat (2/12), di Jakarta.

Dia membandingkan dengan sikap pemerintah Kamboja. Di saat Pemerintah RI mencabut moratorium, Kamboja yang jumlah buruh migrannya hanya 50.000 orang di Malaysia, melarang keras rakyatnya bekerja di negeri jiran itu. Alasan Kamboja melarang karena Malaysia dinilai pelanggar HAM berat dan berkategori negara pelaku perbudakan modern.

"Selama Pemerintah SBY tak mampu membenahi carut-marut persoalan TKI di dalam negeri, termasuk melakukan penegakan hukum terhadap mafia TKI yang diindikasikan juga ada di tubuh pemerintah, tak mampu memperkuat Perwakilan RI di Malaysia, tak mampu mendesak aturan hukum yang tidak diskriminatif di Malaysia, selama pemerintah orientasinya hanya pada perdagangan TKI, maka tak ada satu alasan pun yagg bisa membenarkan pencabutan moratorium TKI ke Malaysia," tegasnya.