Pengisian DRH PPPK Guru 2022, Koordinator Honorer K2 Bilang Ini Masalah Besar

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi Amaden mengungkapkan ada masalah besar setelah pengumuman pasca-sanggah PPPK guru 2022.

Pasalnya, banyak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang belum bergerak untuk proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) para peserta maupun usul penetapan NIP PPPK.

"Pengumuman pasca-sanggah 14-16  April 2023 disambut gembira para guru honorer prioritas satu (P1), P2, dan P3. Kami mengucapkan selamat khususnya honorer K2 (P2) yang lulus," terang Amaden kepada JPNN.com, Selasa (18/4).

Bagi yang belum sempat terjaring, Amaden berharap P1, P2, P3, dan tenaga teknis lainnya bisa terakomodir pada seleksi PPPK 2023. 

Dia yakin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas akan menyiapkan regulasi untuk honorer yang tersisa.

"Tolong, Pak MenPAN-RB Azwar Anas, jangan biarkan ada honorer K2 yang tersisa lagi. Honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya butuh regulasi yang berpihak seperti halnya guru dan nakes," terangnya.

Pengisian DRH NIP PPPK Terlalu Mepet

Terkait pengisian DRH PPPK guru, Amaden menilai waktunya sangat mepet.

Jadwal Badan Kepegawaian Negara (BKN) pengisian DRH dimulai 15 April sampai 4 Mei 2023, sedangkan kantor pemda membuka layanan masyarakat hanya sampai 18 April.